BI: "Burden sharing" dengan Kemenkeu dorong program ekonomi kerakyatan

Jakarta (ANTARA) - Bank Indonesia (BI) menyampaikan, pembagian beban bunga SBN atau burden sharing dengan Kemenkeu menekan beban fiskal pemerintah sehingga bank sentral turut mendorong pendanaan program ekonomi kerakyatan menjadi lebih terjangkau.

Sebagai bagian dari kebijakan moneternya yang ekspansif, BI membeli Surat Berharga Negara (SBN) dari pasar sekunder. Sebagian dana dari hasil pembelian SBN kemudian dialokasikan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) untuk program ekonomi kerakyatan, seperti perumahan rakyat dan Koperasi Desa Merah Putih.

“Dengan burden sharing atau pembagian beban bunga yang tentu saja bersama BI dan Kemenkeu, dan karenanya akan mengurangi beban pembiayaan dari program-program untuk ekonomi kerakyatan dalam program Asta Cita,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo dalam Rapat Kerja bersama DPD RI secara daring di Jakarta, Selasa.

BI dan Kemenkeu telah sepakat membagi beban bunga SBN melalui mekanisme burden sharing, masing-masing menanggung setengah.

Perry mencontohkan, untuk pendanaan perumahan rakyat, beban efektif masing-masing pihak sebesar 2,9 persen. Sementara untuk Koperasi Desa Merah Putih, bunga efektifnya 2,15 persen.

Secara sederhana, formula burden sharing dihitung dari bunga SBN 10 tahun dikurangi hasil penempatan pemerintah di perbankan, kemudian sisa bunga dibagi dua.

“Kami terus sinergi. Itu bukti kami sebagai bagian dari NKRI, BI berkomitmen untuk bersinergi dan berkomitmen erat dengan kebijakan pemerintah, mendukung Asta Cita, menjaga stabilitas ekonomi, dan mendorong pertumbuhan ekonomi untuk ekonomi kerakyatan dan juga untuk Indonesia maju,” kata Perry.

Berdasarkan data terkini, Perry menyebutkan bahwa bank sentral telah membeli SBN dari pasar sekunder sekitar Rp200 triliun.

Langkah ini tetap dilakukan secara hati-hati dan prudent karena merupakan bagian dari kebijakan moneter ekspansif yang menambah likuiditas di sistem keuangan.

“Kebijakan moneter kami memang ekspansif, tidak hanya dengan penurunan suku bunga, penambahan likuiditas juga melalui pembelian SBN dari pasar sekunder,” kata Perry.

Sejak September tahun lalu, BI telah menurunkan suku bunga acuan (BI-Rate) sebanyak lima kali dengan penurunan total 1,25 persen atau 125 basis poin (bps), dari 6,25 persen menjadi 5 persen.

Penurunan suku bunga kebijakan ini diikuti oleh turunnya imbal hasil (yield) SBN 10 tahun, yang sempat mencapai 7,26 persen pada Januari 2025 dan kini menjadi sekitar 6,3 persen. Hal ini, ujar Perry, tentunya semakin meringankan beban fiskal pemerintah.

Pada kesempatan yang sama, Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyampaikan apresiasi kepada bank sentral karena mekanisme burden sharing memungkinkan dana untuk program seperti Koperasi Merah Putih menjadi lebih murah bagi penerima manfaat.

Menurut Menkeu, sinergi semacam ini penting agar BI tetap berperan tidak hanya menjaga stabilitas, tetapi juga mendorong pertumbuhan ekonomi secara proporsional dengan tetap mempertahankan independensi bank sentral.

Baca juga: BI stabilkan rupiah pascademo, target kembali menguat ke Rp16.300

Baca juga: Pemerintah hemat hingga Rp30 triliun per tahun berkat "burden sharing"

Baca juga: Sri Mulyani tegaskan belanja RAPBN 2026 dukung pembangunan daerah

Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Biqwanto Situmorang
Copyright © ANTARA 2025

Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.