Jakarta (ANTARA) - Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) menyampaikan, pemerintah daerah perlu menyusun strategi konkret untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) sehingga dapat mencapai kemandirian fiskal.
Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy menekankan bahwa strategi peningkatan PAD tersebut dapat diwujudkan dengan tetap menjaga agar tidak menyulitkan masyarakat di daerah.
“Strategi yang dapat dilakukan meliputi retribusi yang tidak langsung dengan masyarakat, penguatan peran BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), utilisasi aset daerah, peningkatan investasi daerah, serta pemetaan potensi dan keunggulan daerah,” kata Rachmat Pambudy dalam Rapat Kerja bersama DPD RI secara daring di Jakarta, Selasa.
Ia mengungkapkan, pemerintah daerah kerap menghadapi beberapa tantangan, antara lain ketergantungan transfer ke daerah yang masih tinggi, rendahnya kemandirian fiskal, serta belanja daerah yang masih didominasi oleh belanja rutin.
Baca juga: DPD: Pengurangan TKD momentum pemda kreatif optimalkan potensi fiskal
Dengan tantangan keuangan daerah tersebut, maka diperlukan tindak lanjut penataan keuangan daerah yang lebih baik.
Oleh sebab itu, Kementerian PPN/Bappenas selalu berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk mewujudkan amanat pembangunan, di mana strategi penataan keuangan dilakukan melalui penguatan fondasi keuangan daerah.
Hal ini antara lain optimalisasi pajak daerah dan retribusi daerah, peningkatan kualitas belanja daerah, serta perluasan sumber-sumber pengembangan inovasi pendanaan alternatif di daerah yang jangan sampai memberatkan masyarakat di daerah.
Pewarta: Rizka Khaerunnisa
Editor: Zaenal Abidin
Copyright © ANTARA 2025
Dilarang keras mengambil konten, melakukan crawling atau pengindeksan otomatis untuk AI di situs web ini tanpa izin tertulis dari Kantor Berita ANTARA.