Pemerintah Jamin Penanganan Tersangka Demonstran Menjunjung HAM

Suasana aksi 28 Agustus 2025 di kawasan Pejompongan, Jakarta, Kamis (28/8/25) .(Antara/Galih Pradipta)

MENTERI Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Yusril Ihza Mahendra menegaskan bahwa penegakan hukum harus berjalan adil dan menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM). 

Hal ini disampaikannya saat meninjau langsung kondisi para tahanan yang terlibat dalam unjuk rasa pada akhir Agustus lalu, yang kini ditahan di Markas Polda Metro Jaya, Selasa (9/9).

Yusril memastikan pemerintah tetap mengedepankan prinsip HAM dalam proses penegakan hukum. Ia pun sempat berkomunikasi langsung dengan para tahanan, menanyakan kondisi, kebutuhan dasar, serta memastikan tidak ada perlakuan yang melanggar HAM. 

Menurutnya, negara berkewajiban menjamin perlindungan HAM setiap warga negara, termasuk mereka yang sedang menghadapi proses hukum.

“Kami ingin memastikan seluruh proses hukum berjalan sesuai koridor hukum yang berlaku, adil, dan menjunjung tinggi hak asasi manusia. Pemerintah juga mengedepankan restorative justice, khususnya bagi tahanan anak yang terlibat dalam aksi demonstrasi pada akhir Agustus lalu,” ujar Yusril, melalui keterangannya, Selasa (9/9).

Yusril menegaskan, hasil pemeriksaan sementara menunjukkan bahwa dari 68 tersangka yang ditahan di sana tidak ada yang terindikasi melakukan tindak pidana makar maupun terorisme. 

Seluruh kasus yang menjerat para tersangka berkaitan dengan tindak pidana umum dan pelanggaran Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). “Dari komunikasi dengan para tahanan, mereka menyampaikan diperlakukan dengan baik dan tidak mengalami pelanggaran HAM,” tambah Yusril.

Selain meninjau kondisi tahanan, kunjungan ini juga menjadi bagian dari upaya pemerintah dalam menjaga transparansi penegakan hukum. 

Di tempat yang sama, Wakil Menteri Koordinator Bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi, dan Pemasyarakatan, Otto Hasibuan juga menekankan pentingnya proses hukum yang terbuka bagi publik.

“Kami mendorong agar penanganan perkara dilakukan sesuai aturan hukum yang berlaku. Transparansi sangat penting agar masyarakat mengetahui kejelasan proses hukum yang berjalan,” ucap Otto. (Faj/P-2)