1 month ago
3
Kondisi kawsan Sritex di Sukoharjo, Jawa Tengah.(Antara)
MENTERI Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengungkapkan, pemerintah tengah menyiapkan sejumlah langkah dan kebijakan stimulus untuk mendorong geliat industri, utamanya padat karya. Itu ditujukan agar industri pengolahan dapat kembali bergeliat dan memberikan kontribusi tinggi pada perekonomian. Hal ini menyusul ambruknya belasan industri dalam negeri, salah satunya Sritex Group.
“Sedang akan diusulkan usulan baru untuk kredit investasi atau revitalisasi daripada industri berbasis padat karya,” kata dia dalam konferensi pers Rapat Koordinasi Terbatas mengenai permbahasan program Quick Win Kementerian di Bidang Perekonomian, Jakarta, Minggu (3/11).
Pararel dengan itu, lanjut Airlangga, pemerintah juga tengah mematangkan skema agar industri di Tanah Air mampu bersaing dan terlindungi. Upaya-upaya perlindungan itu akan dibahas lebih lanjut oleh Kementeriaan Perindustrian dan Kementerian Perdagangan untuk menciptakan usaha perlidungan (safeguard).
Dari Kementerian Perindustrian, misalnya, beberapa program terkait dengan lartas (larangan terbatas) impor, fasilitasi pelabuhan impor, dan harga gas unit tertentu kepada beberapa sektor industri akan dilanjutkan. Dalam konteks itu, pemerintah akan membentuk gugus tugas guna membahas ketentuan secara detail.
Upaya perlindungan pasar dalam negeri juga dilakukan. Itu ditempuh melalui penguatan UMKM, utamanya mendorong agar sektor usaha itu bisa melakukan ekspor. Sejumlah program yang mendorong geliat UMKM seperti KUR, Mekaar, dan Makmur akan diteruskan oleh pemerintah.
“Tentu pemerintah juga membuat insentif khusus seperti insentif khusus padat karya, terutama untuk revitalisasi permesinan, sedang disiapkan scheme untuk kredit investasi, tentu teknisnya nanti akan dibahas dengan kemenkeu dan perbankan, himbara,” pungkas Airlangga.
Sebelumnya, perusahaan garmen terkemuka Sritex Group diputus pailit oleh PN Surabaya. Pemerintah pun berupaya menyelamatkan perusahaan yang memiliki kurang lebih 50 ribu karyawan itu. (J-3)
