Jakarta, CNBC Indonesia - Pemerintah telah melakukan pembahasan penyesuaian anggaran dengan bertambahnya jumlah kabinet di masa pemerintahan Presiden Prabowo Subianto 2024-2029 dibanding masa pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) 2019-2024.
Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian (Kemenko Perekonomian) pun telah melakukan rapat koordinasi dengan kementerian yang berada di bawah naungannya, bersama Kementerian Keuangan untuk melihat porsi anggaran yang dibutuhkan untuk menyesuaikan beberapa perubahan nomenklatur.
Usai rapat koordinasi itu, Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan telah melaporkan pelaksanaan APBN 2024 dan rencana pelaksanaan APBN 2025. Ia mengatakan, proses transisi APBN dari tahun ini ke tahun depan tetap akan berjalan mulus.
"APBN 2024 dan 2025 persiapan pelaksanaannya. Smooth transition," kata Suahasil saat ditemui seusai rapat di Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (31/10/2024).
Adapun terkait dengan pembahasan informasi anggaran yang disesuaikan dengan adanya perubahan nomenklatur kementerian-kementerian di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian disampaikan oleh Sekertaris Jenderal Kementerian Ketenagakerjaan Anwar Sanusi.
"Ini tadi membahas tentang informasi anggaran di bawah koordinasi Kemenko Perekonomian, jadi itu saja, karena kan memang beberapa kementerian itu kan ada perubahan, ada yang misalnya Kementerian Pariwisata kan dipecah dengan ekonomi kreatif," ungkapnya.
Kementerian Ketenagakerjaan sendiri juga ia katakan ada yang mengalami pergeseran tugas di internal kementerian karena ada perubahan nomenklatur untuk Badan Perlindungan Pekerja Migran (BP2MI) menjadi Kementerian Perlindungan Pekerja Migran yang dipimpin oleh Menteri P2MI Abdul Kadir Karding.
"Kalau di kami kan Kemenaker itu ada satu tugas fungsi yakni menyangkut PMI kan semuanya dipindah ke Kementerian P2MI, jadi itu saja. Istilahnya tahapan apa saja yang harus kita lakukan agar tugas kenegaraan ini bisa berjalan secara optimal," tutur Anwar.
Meski begitu, ia belum bisa mendetailkan penyesuaian anggarannya dengan adanya pemisahan dan perubahan nomenklatur kementerian itu. Termasuk perubahan anggaran untuk sumber daya manusia (SDM) di kementerian tersebut.
"Itu belum dibahas detail ya, artinya menyangkut masalah ketika pemecahan, ketika integrasi, tentunya akan membawa implikasi terhadap anggaran dan SDM. Bahkan, termasuk juga rekomendasi BPK mungkin dan lain-lain juga kan harus kita selesaikan," ucap Anwar Sanusi.
Sebagaimana diketahui jumlah menteri dan wakil menteri di Kabinet Merah Putih saat ini mencapai 103 orang, sedangkan sebelumnya dalam Kabinet Indonesia Maju sejumlah 52 orang.
Total menteri kabinet Prabowo itu sendiri sebanyak 48 orang sedangkan wakil menterinya sejumlah 55 orang. Untuk era Jokowi di Kabinet Indonesia Maju, jumlah menterinya 34 orang dengan jumlah wakil menteri nya sebanyak 18 orang
(pgr/pgr)
Saksikan video di bawah ini:
Video: Soal Mobil Maung, Ini Klarifikasi Kemenkeu!
Next Article Video: Tim Sinkronisasi Pemerintahan Prabowo Temui Sri Mulyani